Ketika Oposisi Austria Bersatu Melawan Pelarangan Hijab

Posted on

Tahun 2017, pemerintah Austria secara resmi melakukan pelarangan terhadap penggunaan penutup wajah atau cadar di tempat umum. Rabu, 14 Mei 2019, parlemen Austria resmi mengesahkan Undang-unang yang melarang penggunaan hijab atau penutup kepala bagi pelajar muslimah di tingkat sekolah dasar.

Secara redaksional, undang-undang itu menyebutkan bahwa: “penggunaan pakaian yang dipengaruhi ideologis atau agama yang berkaitan dengan penutup kepala dilarang.”

Meski tak merujuk pada satu keyakinan, tetapi perwakilan Partai Rakyat (OeVP) dan Partai Kebebasan (FPOe) yang beraliran sayap kanan menegaskan aturan itu menargetkan penggunaan hijab dan penutup kepala bagi Muslimah.

Undang-undang ini sendiri resmi diusulkan oleh pemerintah sayap kanan Austria pada April 2018 lalu. OeVP dan FPOe merupakan dua partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah Austria yang sedang berkuasa saat ini.

Dalam penjelasannya, pemerintah Austria sendiri memberikan perkecualian. Yaitu, penutup kepala Patka yang biasa digunakan umat Sikh dan topi Kippa umat Yahudi tidak terkena aturan ini.

Dalam berita yang dirilis AFP, juru bicara bidang pendidikan dari FPOE, Wendelin Moelzer mengatakan undang-undang ini “merupakan sebuah sinyal perlawanan” pemerintah terhadap politik Islam.

Anggota parlemen dari OeVP, Rudolf Taschner, menuturkan aturan itu dibuat demi melindungi kaum perempuan dari “penindasan”.

Karena pengesahan undang-undang ini, seluruh oposisi pemerintah melakukan gerakan menentang pengesahan undang-undang ini. Sejumlah pihak oposisi bahkan menuduh pemerintah sayap kanan hanya ingin ketenaran daripada mengutamakan kesejahteraan anak.

Karena itu, meski telah disahkan parlemen, pemerintah Austria sendiri mengakui bahwa undang-undang ini kemungkinan akan ditentang di Mahkamah Konstitusi Austria.

Kekuatan oposisi akan menggunakan argumen diskriminasi agama atau karena UU serupa biasanya disahkan dengan mayoritas dua pertiga suara parlemen.

Selain Austria, Denmark juga telah memberlakukan larangan pemakaian cadar di tempat publik pada 2018 lalu. Sejumlah negara lain seperti Perancis, Bulgaria, dan negara bagian Bavaria di Jerman, juga telah memberlakukan pembatasan penggunaan cadar di tempat umum.(*)

0 Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.