Ketika Perempuan di Sumut Enggan Berpolitik: Sungguh Memprihatinkan!

Posted on

Perempuan dan politik, harusnya linier. Keterwakilannya, harus proporsional. Artinya, jumlah perempuan yang ada di dalam lembaga politik, harus ideal dengan jumlah lelaki. Dalam konteks legislatif di Indonesia, ada ambang batas 30 persen untuk calon politisi perempuan dalam tiap kontestasi legislatif.

Proporsionalitas perempuan dalam politik ini penting. Lembaga dunia, PBB bahkan telah menetapkan, melalui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau yang dikenal dengan CEDAW.

Konvensi ini sudah berlaku sejak 1981. Juga telah diratifikasi oleh 20 negara. Isinya,  antara lain adalah menyebutkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki derajat yang sama untuk menikmati hak sipil dan politiknya.

Di Indonesia, CEDAW diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Perempuan harus diwakili karena keterwakilan perempuan dalam dunia politik membuat berbagai masalah kemanusiaan terungkap, apalagi saat ini perempuan semakin berkapasitas dan setara dengan laki-laki,” demikian disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Prof Darmayanti Lubis dalam diskusi ‘Peran Politik Perempuan dalam Pemberitaan Media’ yang digelar Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Sumatera Utara di Hotel Polonia Medan, Rabu (27/3/2019).

Darmayanti menilai bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU), sudah tegas soal kuota 30 persen perempuan yang wajib dipenuhi partai politik. Jumlah perempuan yang duduk di DPR RI juga semakin meningkat setiap periode.

Pada era reformasi (1999-2004), terdapat 45 perempuan dari 500 anggota DPR RI, atau 9 persennya. Pada 2004-2009 meningkat menjadi 61 orang atau 11,09 persen dari 550 anggota DPR RI. Angka ini naik menjadi 101 perempuan pada 2009-2014, atau 18,04 persen dari 560 anggota DPR RI.

Periode 2014-2019, justru menurun. Jumlah anggota DPR hanya 97 orang atau 17,32 persen perempuan yang menduduki 560 kursi di DPR RI.

Bagi Darmayanti, keterwakilan perempuan di parlemen sangat penting. Terutama untuk mengatasi segala permasalahan perempuan. Di tempat itu, perempuan bisa menjadi penentu kebijakan.

“Khusus di Sumut, isu tentang perempuan sangat penting. Seperti kematian ibu dan anak, angka stunting yang tinggi, pendidikan, masih banyak sekali permasalahan kita…” kata Darmayanti.

Dalam kesempatan itu, Darmayanti juga melaunching buku berjudul “Darmayanti Lubis: Perempuan Tangguh, Pembela Kaum Perempuan dan Anak.”

Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Sumut, Basarin Yunus Tanjung yang datang menggantikan Wakil Gubernur Sumut mengatakan bahwa media sangat berperan mengangkat rendahnya keterwakilan perempuan ini.

Media, seharusnya memberi perhatian khusus yang dapat mengedukasi dan menumbuhkan kesadaran perempuan tentang peluang dan potensinya duduk di lembaga legislatif.

“Minimnya keterwakilan ini memprihatinkan. Kita prihatin melihat capaian ini, perlu langkah bersama yang holistik dan terpadu meningkatkan keterwakilan politik perempuan di legislatif,” katanya.

Di Sumut, kata Yunus, dari 100 anggota DPRD cuma 15 perempuannya. Sedangkan dari 33 kabupaten dan kota, masih ada daerah yang tidak memiliki anggota DPRD perempuan, yaitu Kabupaten Pakpak Bharat dan Nias.

Sedangkan yang memenuhi kuota 30 persen hanya Kabupaten Labuhanbatu. Dia meminta dukungan laki-laki, dan menjadi komitmen pemerintah untuk melahirkan laki-laki peduli gender supaya sama-sama menjadi subjek pembangunan.

Dukungan laki-laki sangat diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Laki-laki harus memberikan kesempatan kepada kedua gender untuk meningkatkan daya saing yang sehat menuju planet 50:50, dimulai dari desa.

Planet 50:50 merupakan kondisi dalam negara yang sudah tercipta keadilan dan kesetaraan antara lelaki dan perempuan di semua aspek pembangunan.

“Dan peran media sangat penting di sini sebab tidak mudah bagi perempuan jika dihadapkan dengan kendala struktural maupun kultural. Seperti jalan terjal dan berliku,” kata Yunus.

Pengamat media J Anto, pada kesempatan tersebut mengapresiasi bahwa isu perempuan di media massa khususnya di Sumut masih sangat rendah.

Dia mencontohkan, banyak rubrik perempuan rata-rata hanya ada pada hari Minggu. Asumsinya, Minggu menjadi hari keluarga, hari orang bersantai, dan ini yang menjadi salah satu yang memperkuat konstruksi patriarki.

“Hanya 27 persen pemberitaan politik yang mengangkat isu perempuan. Isu ini masih rendah di Medan. Di sisi kuantitas, jumlah jurnalis perempuan juga masih minim,” ujarnya.

Akademisi dari Universitas Sumatera Utara, Nurbaini mengatakan, banyak pemberitaan tidak sensitif gender meski dipimpin seorang perempuan. Tetap saja perempuan digambarkan sebagai sosok terbelakang dan hanya dijadikan objek pemberitaan.

Karenanya, dia meminta pers dapat lebih peka gender dan kritis dengan masalah gender.

Sementara itu, Sekjen FJPI Khairiah Lubis menyampaikan, perempuan perlu hadir di ranah politik dan jurnalistik sebab perempuan dinilai sebagai sosok yang lebih peka dan bisa berfikir lebih dalam terkait suatu masalah.

Semua pihak harus mendukung perempuan untuk ada di politik. Walau saat ini dukungan itu masih sedikit. Ia berharap pasca-diskusi, perempuan bisa mendapat porsi yang baik di pemberitaan dan politik.(*)

0 Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.